Oleh: Cahia Ikrimah Ardhiyasyamsa

Di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Iran dan Amerika Serikat, sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Mesir, tengah menghadapi tekanan ekonomi berupa
kenaikan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari al-ahram, Sahar Atman, seorang anggota parlemen yang berafiliasi dengan Partai Keadilan Oposisi, ia
merujuk pada data terbaru dari the Central Agency for Public Mobilisation and Statistics (CAPMAS) yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi di wilayah perkotaan meningkat menjadi 13,4 persen pada bulan Februari, dari 11,9 persen pada bulan Januari. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, terutama terhadap keberlangsungan hidup masyarakat berpenghasilan
rendah dan golongan kurang mampu di Mesir.

Dampak dari kondisi ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, yang ditandai dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di sentra perdagangan secara berturut-turut dalam beberapa hari
terakhir. Diketahui bahwa harga beberapa jenis sayuran bahkan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga semakin menekan anggaran rumah tangga di Mesir.
Kenaikan harga barang dan bahan pokok tersebut diduga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar, seperti bensin, solar, dan tabung gas butana. Situasi ini merupakan implikasi dari blokade efektif jalur vital yang berada di selatan Iran yaitu Selat Hormuz, yang menjadi rute penting bagi pasokan minyak global, hampir terhenti total. Menyebabkan harga minyak dunia melonjak drastis. Keputusan untuk menaikkan harga berbagai
jenis bahan bakar akan berkorelasi langsung dalam biaya hidup penduduk Mesir akibat peningkatan biaya transportasi dan harga barang serta jasa yang lebih tinggi.

Keresahan ini rupanya tidak hanya dirasakan oleh warga lokal saja, melainkan juga dari mahasiswa asing yang berada di Mesir. Sejumlah mahasiswa merasa keberatan atas kenaikan harga bahan pokok pangan sehari-hari, bahkan tarif sewa rumah yang melonjak tinggi, di tengah standar mayoritas sumber penghasilan tambahan yang tidak mengalami penyesuaian yang sepadan. Meski kenaikan nominal harga uang yang terus meningkat dari hari ke hari dinilai
cukup meringankan, hal itu belum memberikan dampak signifikan, sebab kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya biaya hidup.

Adapun sejumlah anggota parlemen menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya, Diaaddin Dawoud, menilai keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sudah terbebani secara ekonomi. Ia menyoroti besarnya kenaikan harga, seperti bensin oktan 95 menjadi EGP24 per liter, oktan 92 sebesar EGP20,75 per liter, dan oktan 80 mencapai EGP20,5 per liter. Selain itu, harga tabung gas LPG rumah tangga juga naik hingga EGP275.
Kritik serupa datang dari kalangan akademisi dan mantan pejabat. Gouda Abdel-Khalek menyatakan bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi. Ia mencontohkan bahwa harga bensin oktan 80 yang banyak digunakan untuk transportasi umum naik sekitar 30 persen, sedangkan bensin oktan 95 yang umumnya digunakan kendaraan mewah hanya naik sekitar 14 persen.
Berbagai kritik tersebut mendorong desakan kepada pemerintah untuk mencari solusi alternatif.
Seperti menekan pengeluaran negara, daripada terus membebani masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi.

Pada sebuah acara jamuan iftar hari Sabtu, 14 Maret 2026 Presiden Abdel Fattah el-Sisi membela kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar. Ia mengakui bahwa kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, namun kebijakan ini perlu diambil guna mencegah dampak ekonomi yang lebih berat di masa depan. Ia juga menjelaskan bahwa Mesir menghabiskan sekitar 20 miliar dolar AS per tahun untuk produk minyak bumi, yang
sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik, bukan transportasi.
Sementara itu, Perdana Menteri Mostafa Madbouly menyatakan dalam konferensi pers sebelumnya pada hari selasa,10 Maret 2026 bahwa keputusan kenaikan harga ini terpaksa diambil, meskipun pemerintah sempat berencana untuk tidak menaikkannya pada Oktober lalu. Hal ini dipicu oleh lonjakan minyak global dalam beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, untuk meredam tekanan biaya hidup, pemerintah berencana menaikkan upah minimum bagi pegawai negeri. Menteri Keuangan Ahmed Kouchouk menyampaikan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan setelah libur Idul Fitri, dengan kenaikan yang disebut signifikan dan melampaui inflasi. Upah minimum diperkirakan naik hingga sekitar EGP8000.
Selain itu, kabinet dijadwalkan mengesahkan rancangan anggaran tahun 2026-2027 setelah libur Idul Fitri, sebelum diajukan ke parlemen untuk dibahas sesuai ketentuan konstitusi.